Sidang paripurna yang digelar legislator DPRD Makassar, yang juga dihadiri Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin berlangsung ricuh kemarin, Senin 19 September. Para legislator saling melabrak meja, sehingga Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar diskorsing.
Seperti diketahui, sejak wafatnya Ketua DPRD Makassar Ince Adnan Machmud belum lama ini, wacana pergantian Ketua DPRD Makassar yang baru telah menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota dewan. Ketika Ince Adnan Mahmud belum dua malam bersemayam dalam kuburnya, sudah muncul perbedaan pendapat yang ditajam-tajamkan perihal siapa yang harus menjabat sementara ketua DPRD sementara.
Saling klaim tidak bisa dihindari, ibaratnya sekerumunan semut sedang memperebutkan sebutir gula pasir. Dua wakil ketua DPRD, Haedar Majid (Demokrat) dan Busrah Abdullah (PAN) sama-sama mengklaim berhak atas kursi peninggalan Alm. Ince Adnan Mahmud, sebagai pelaksana tugas ketua DPRD Makassar.
Saling klaim inilah pemicu terjadinya kericuhan pada Rapat Sidang Paripurna kemarin, lantaran beberapa anggota DPRD Makassar mempertanyakan keabsahan jabatan pelaksana tugas Ketua DPRD Makassar yang dipegang oleh Haedar Majid dari Partai Demokrat.
Rupanya, kubu Busrah Abdullah (PAN) dan Syamsu Nian (PDK) tidak setuju jika pelaksana tugas harian Ketua DPRD Makassar dipegang oleh Haedar Madjid. Tak ayal, aksi gebuk meja memprotes keabsahan jabatan Haedar Majid mewarnai Sidang Paripurna tersebut, yang membuat Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin merasa tidak dihargai bahkan merasa diusir secara tidak terhormat.
Jika berdasar pada peraturan Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD Kabupaten kota, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib, jelas disebutkan pergantian ketua sementara diserahkan kepada Pelaksana tugas (Plt) dalam hal ini kepada Haedar Majid yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1.
Tetapi, rupanya kubu Busrah Abdullah (PAN) tidak sepakat, bahkan menyebut dirinyalah yang paling berhak menduduki jabatan tersebut, setelah terjadi kesepakatan dari pertemuan sebelumnya, meskipun dalam pertemuan tersebut tidak sepenuhnya dihadiri unsur pimpinan.
Ah, tidak ada yang aneh di republik ini. Saling klaim, saling menggebrak meja, saling menuding demi menduduki kursi kekuasaan bukanlah cerita yang perlu dibesar-besarkan. Kursi kekuasaan sudah menjelma layaknya Tuhan (atau hantu?) yang tiap saat, patut disembah dengan menanggalkan rasa malu, melipat rapi penderitaan rakyat dalam lemari penyot, dan baru akan dibuka jika musim kampanye kembali tiba. Tetapi, manakala musim kampanye belum tiba, urusan rakyat menjadi urusan nomor ke 196, yang utama tentu saja menyembah Tuhan (atau hantu?)
Ahay…apa kabar Istana hari ini? adakah Menteri yang juga berani menggebrak meja jika di tentang oleh Yang Mulia? menarik dinantikan sambil sesekali melirik rok mini yang dikenakan para penjaga stand di mal atau di atas angkot, ini anugerah, bung. Anu Gratis!!!
Seperti diketahui, sejak wafatnya Ketua DPRD Makassar Ince Adnan Machmud belum lama ini, wacana pergantian Ketua DPRD Makassar yang baru telah menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota dewan. Ketika Ince Adnan Mahmud belum dua malam bersemayam dalam kuburnya, sudah muncul perbedaan pendapat yang ditajam-tajamkan perihal siapa yang harus menjabat sementara ketua DPRD sementara.
Saling klaim tidak bisa dihindari, ibaratnya sekerumunan semut sedang memperebutkan sebutir gula pasir. Dua wakil ketua DPRD, Haedar Majid (Demokrat) dan Busrah Abdullah (PAN) sama-sama mengklaim berhak atas kursi peninggalan Alm. Ince Adnan Mahmud, sebagai pelaksana tugas ketua DPRD Makassar.
Saling klaim inilah pemicu terjadinya kericuhan pada Rapat Sidang Paripurna kemarin, lantaran beberapa anggota DPRD Makassar mempertanyakan keabsahan jabatan pelaksana tugas Ketua DPRD Makassar yang dipegang oleh Haedar Majid dari Partai Demokrat.
Rupanya, kubu Busrah Abdullah (PAN) dan Syamsu Nian (PDK) tidak setuju jika pelaksana tugas harian Ketua DPRD Makassar dipegang oleh Haedar Madjid. Tak ayal, aksi gebuk meja memprotes keabsahan jabatan Haedar Majid mewarnai Sidang Paripurna tersebut, yang membuat Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin merasa tidak dihargai bahkan merasa diusir secara tidak terhormat.
Jika berdasar pada peraturan Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD Kabupaten kota, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib, jelas disebutkan pergantian ketua sementara diserahkan kepada Pelaksana tugas (Plt) dalam hal ini kepada Haedar Majid yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1.
Tetapi, rupanya kubu Busrah Abdullah (PAN) tidak sepakat, bahkan menyebut dirinyalah yang paling berhak menduduki jabatan tersebut, setelah terjadi kesepakatan dari pertemuan sebelumnya, meskipun dalam pertemuan tersebut tidak sepenuhnya dihadiri unsur pimpinan.
Ah, tidak ada yang aneh di republik ini. Saling klaim, saling menggebrak meja, saling menuding demi menduduki kursi kekuasaan bukanlah cerita yang perlu dibesar-besarkan. Kursi kekuasaan sudah menjelma layaknya Tuhan (atau hantu?) yang tiap saat, patut disembah dengan menanggalkan rasa malu, melipat rapi penderitaan rakyat dalam lemari penyot, dan baru akan dibuka jika musim kampanye kembali tiba. Tetapi, manakala musim kampanye belum tiba, urusan rakyat menjadi urusan nomor ke 196, yang utama tentu saja menyembah Tuhan (atau hantu?)
Ahay…apa kabar Istana hari ini? adakah Menteri yang juga berani menggebrak meja jika di tentang oleh Yang Mulia? menarik dinantikan sambil sesekali melirik rok mini yang dikenakan para penjaga stand di mal atau di atas angkot, ini anugerah, bung. Anu Gratis!!!